Pimpinan Daerah Naysiatul Aysiyah Kota Palu Menggelar Vaksinasi Masal Muhammadiyah Untuk Semua

Foto Bersama Pasca kegiatan 

    Arqam Media_ vaksinasi massal covid 19 Muhammadiyah untuk semua yang dilaksanakan Majlis Pelayanan Kesehatan Ummat (MPKU) PP Muhammadiyah bersama Lembaga Pembangunan Internasional Amerika Serikat (USAID) bekerja Sama dengan Pimpinan Daerah Nasyiatul Aisyiyah beserta, Polres Kota Palu dan Dinas kesehatan Kota Palu telah terlaksana dengan baik.

     Kegiatan Vaksinasi ini dilaksanakan pada Jum’at 26 maret 2022, bertempat di Rumah Sakit Siti Fadilah Supari Jl. Rusdi Toana. kegiatan tersebut bertujuan untuk membantu dan bersama-sama dengan pemerintah Kota Palu dalam upaya menekan dan memutus rantai Covid 19 yg sampai hari ini masih menghantui masyarakat. 

       Pemerintah saat ini sangat serius dalam penangan Covid 19, dengan cara menggalakkan vaksinasi yg bertujuan untuk merangsang sistem kekebalan tubuh, mengurangi resiko penularan, mengurangi dampak berat dari virus, serta mencapai HERD IMMUNITY .”walaupun angka kasus paparan saat ini sudah menurun ,tetapi ini tidak boleh membuat kita lalai, karena kita ketuhui bersama virus ini juga selalu berubah bentuk dan menjadi varian baru yang selalu menjadi ancaman serius bagi masyarakat “tutur Rifka Yunita (Distrik Manajer) "semakin banyak individu yang melakukan vaksinasi disebuah daerah atau negara, maka Akan meminimalisir paparan dan mutasi dari covid 19" lanjut Rifka.

      Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 08:00 s/d 12:30 WITA ini berjalan sesuai dengan harapan bersama, kegiatan ini diikuti oleh ratusan orang yg divaksinasi baik dosis 1,2 dan 3.

    Naysiatul Aysiyah kota palu terus gencar membantu Pemerintah melakukan kegiatan vaksinasi massal sampai dengan target pemerintah terpenuhi. Pada kegiatan ini juga bekerjasama dengan Dinas kesehatan Provinsi Sulawesi tengah dan kepolisian resor palu. Untuk kegiatan selanjutnya NA kota palu beserta MPKU dan USAID berharap agar masyarakat tidak lengah dan terus aktif membantu pemerintah dalam menyukseskan program vaksinasi tersebut (Putri)

Ketua DPP IMM Bidang kesehatan bersilaturahmi dengan DPD IMM Sulteng.

kiri Kekanan, Yunardi (tum PC), Lukman (Tum DPD) Wahyu (kabidor DPD) Arfan (Kabid Hikmah DPD), Sultan (kabid Medkom DPD), Rahmat (Kabider PK FEB Ump), Muh. Rifqi Ismulail (Kabid Kesehatan DPP)

     Arqam Media_ Sabtu 2 April 2022, Ketua DPP IMM Bidang Kesehatan Muh. Rifqi Ismulail, bersilaturahmi dengan DPD IMM Sulteng dan PC IMM Kota Palu. Pada pertemuan ini, ketua Umun DPD IMM Sulteng Lukman Hakim. SH, beserta BPH DPD, ditemani Ketua Cabang IMM Kota Palu Yunardi Rahim. S.Sos menjamu Ketua DPP IMM Bidang Kesehatan. 

     Kunjungan DPP IMM Pada kesempatan kali ini bukanlah perjalanan dinas DPP, Melainkan Silaturahmi antar kader. Kebetulan beliau Saat ini berdomisili di kota Palu.

     Dalam Pertemuan ini banyak hal yang didiskusikan terkait persoalan daerah Sulteng, Kondisi Negara saat ini dan juga terkait Rencana strategis kedepan Bidang Kesehatan DPP IMM.

    Harapannya ini awal pertemuan yang nantinya melahirkan pertemuan-pertemuan berikutnya, yang tentunya diharapkan kolaborasi IMM Sulteng dengan DPP dapat melahirkan Pergerakan terkait isu-isu kesehatan yang berdampak positif bagi Masyarakat Umum. (Medkom)

Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah kota palu melakukan unjuk rasa terkait Penolakan penundaan pemilu, dan kelangkaan Minyak goreng

   Arqom Media- Memasuki bulan suci Ramadan situasi politik Indonesia semakin gaduh dengan wacana penundaan pemilu. Wacana ini digaungkan sejak tahun 2019 oleh beberapa orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan dan sampai pada tahun 2024 wacana ini kembali digaungkan oleh beberapa pimpinan partai politik yang bersekutu pada Rezim Jokowi saat ini dengan beragam alasan diantaranya Negara Indonesia masih terdampak pandemicovid-19, ekonomi yang terpuruk karena pandemic, dan pemindahan ibu kota Negara (IKN) . partai-partai tersebut yakni,  PKB, GOLKAR dan PAN dan tidak hanya pimpinan Parpol tersebut bahkan seruan penundaan pemilu ini disampaikan oleh Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengklaim memiliki big data penundaan pemilu didukung 110 juta warganet , klaim yang sama pernah disuarakan juga oleh ketua Umum  Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menyatakan dari 100 juta akun di media social, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak. Apapun alasannya, keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh elite politik tertentu tetapi kehendak rakyat sebagaimana di atur dalam konstitusi amandemen Pasal 7 tahun 1945 dilakukan pada sidang umum MPR 14 Oktober 1999 yang mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI.

 

     Menurut IMMawan Syahrul selaku koorlap pada aksi kali ini, “wacana penundaan pemilu ini menodai amanat reformasi dan upaya yang dilakukan mengisyaratkan bahwa Rezim saat ini tidak lagi taat pada konstitusi UUD 1945.  kekuasaan tertinggi ada pada rakyat sebagaimana system pemerintahan yang demokratis. Syogyanya Konstitusi ada untuk mencegah otoritarianisme atau kekuasaan mutlak lahir kembali pada republic ini dan wacana penundaan pemilu ini harus berhenti di gaungkan karena wacana ini mengkhianati amanat Konstitusi UUD 1945”.

 

     Tidak hanya sampai disitu, menjelang bulan suci Ramadan terjadi ketidakstabilan harga bahan pokok dan kelangkaan beberapa jenis bahan pokok antara lain Minyak goreng yang melanda Indonesia akhir-akhir ini.. Jelang 1 ramadan 1443 H, harga cabai rawit merah di Sulawesi tengah dijual dengan harga Rp. 84.950 per Kg dan beberapa bahan pokok lainnya mengalami kenaikkan harga yang cukup signifikan. hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah Sulawesi tengah agar harga kebutuhan pokok harus stabil pada bulan suci Ramadan ini. “ pendapatan belum stabil akibat pandemic covid-19 ditambah lagi  harga-harga kebutuhan pokok terus naik, tentu menimbulakan kecemasan bagi masyarakat yang berakibat pada konsumsi atau kebutuhan wajib yang berkurang”,ucap koorlap IMMawan Syahrul.

 

      Kelangkaan bukan hanya terjadi pada kebutuhan pokok atau isi dapur emak-emak. Kelangkaan BBM jenis solar juga melanda bapak-bapak yang berdampak negative kepada mereka yang berprofesi sebagai distributor barang lintas daerah. Terjadi antrian panjang di beberapa daerah sulawesi tengah dan Hal ini juga menghambat pendapatan dan keefektifan distribusi barang.” Kami menduga ada mafia-mafia yang bermain pada BBM jenis solar ini, mengingat di wilayah Sulawesi tengah banyak memiliki Tambang yang legal maupun illegal masih terus beroperasi hingga saat ini walaupun mendapat penolakan dari masyarakat. Tentu mereka membutuhkan banyak bahan bakar jenis solar ini untuk memproduksi dan mempercepat hasil tambang mereka , maka dengan itu kami mendesak pemerintah eksekutif dalam hal ini Gubernur, polda dan pihak legislative melakukan sidak di beberapa lokasi pertambangan. Kami mengetahui oknum-oknum yang sering bermain dalam solar ini penting bagi seluruh elemen juga stake holder yang ada bersinegi untuk menuntaskan kelangkaan BBM jenis solar ini”. Ujar IMMawan Syahrul selaku Koorlap pada aksi Jumat 1 April 2022

Repost: https://pojaut.blogspot.com/2022/04/ikatan-mahasiswa-muhammadiyah-kota-palu.html

                                       Koordinator lapangan IMMawan Syahrul

Silaturahmi Dengan Kompolnas Ini Pesan DPD IMM Sulteng.

   Arqom Media_ Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah Sulawesi Tegah bersilaturahmi dengan Kompolnas Bapak, Yusuf Warsyim S.Ag.,M.H. Kamis 31 Maret dini hari. Membicarakan terkait Perkembangan daerah Sulteng dan kondisi Nasional saati ini.

   Dalam Pertemuan ini Ketua Umum DPD IMM Sulteng Lukman Hakim, SH menyampaikan "Ada Beberapa kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Sulteng untuk segera diusut tuntas, Seperti penembak Qidam Alfarizki yang sampai saat ini belum tuntas kasus nya, kemudian juga penembakan penanganan unjuk rasa di parigi atas nama Feraldi agar kasusnya segera dituntaskan. Selama ini Kapolda menyatakan sudah dilakukan Uji balistik dan sudah ditetapkan pelaku, maka kami berharap agar pelaku dihukum seberat-beratnya" Ketua bidang Media & Komunikasi DPD IMM Sulteng Sultan menambahkan "Kami sangat menyayangkan tindakan aparat kepolisian yang melakukan tindakan represif dalam menangani unjuk rasa, kami meminta kapolri untuk lebih menggunakan Pendekatan Humanis dalam menangani Massa unjuk rasa". 

   Selain isu HAM dalam pertemuan ini juga ketua Umum DPD IMM Sulteng menyoroti Isu tambang Ilegal, "kami Mendorong tambang-tambang rakyat agar ditertibkan, dan mau mematuhi aturan sehingga yang sebelumnya Ilegal kemudian menjadi legal. Sebab tidak bisa dipungkiri Jika dikelolah dengan baik Tambang  menjadi salah satu penyumbang terbesar pemasukan daerah. Kami berharap Kempolnas merekomendasikan hal ini kepresiden"

   Dalam kesempatan ini Bapak Yusuf menyampaikan bahwa Polri telah bekerja semaksimal mungkin untuk menuntaskan kasus HAM di sulteng, dan seluruh proses sedang berjalan di pengadilan. Dan siapapun pelakunya akan ditindak tegas.

   Kemudian terkait SOP yang dilanggar bahwa secara Normatif Sebelum turun anggota polisi dibekali dengan standar operasional, namun di lapangan biasa terjadi tindakan diluar SOP yang ada, apalagi ketika terjadi bentrokan di lapangan, maka kalau ada oknum aparat yang terbukti melanggar SOP, akan ditindak tegas sesuai aturan yang ada. 

Pertemuan ini diakhiri dengan sesi foto bersama... (Tan)

foto bersama  Yusuf Warsyim  S.Ag.,M.H.