Arqom Media- Memasuki bulan suci Ramadan situasi politik Indonesia semakin gaduh dengan wacana penundaan pemilu. Wacana ini digaungkan sejak tahun 2019 oleh beberapa orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan dan sampai pada tahun 2024 wacana ini kembali digaungkan oleh beberapa pimpinan partai politik yang bersekutu pada Rezim Jokowi saat ini dengan beragam alasan diantaranya Negara Indonesia masih terdampak pandemicovid-19, ekonomi yang terpuruk karena pandemic, dan pemindahan ibu kota Negara (IKN) . partai-partai tersebut yakni, PKB, GOLKAR dan PAN dan tidak hanya pimpinan Parpol tersebut bahkan seruan penundaan pemilu ini disampaikan oleh Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengklaim memiliki big data penundaan pemilu didukung 110 juta warganet , klaim yang sama pernah disuarakan juga oleh ketua Umum Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menyatakan dari 100 juta akun di media social, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak. Apapun alasannya, keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh elite politik tertentu tetapi kehendak rakyat sebagaimana di atur dalam konstitusi amandemen Pasal 7 tahun 1945 dilakukan pada sidang umum MPR 14 Oktober 1999 yang mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI. Menurut IMMawan Syahrul selaku koorlap pada aksi kali ini, “wacana penundaan pemilu ini menodai amanat reformasi dan upaya yang dilakukan mengisyaratkan bahwa Rezim saat ini tidak lagi taat pada konstitusi UUD 1945. kekuasaan tertinggi ada pada rakyat sebagaimana system pemerintahan yang demokratis. Syogyanya Konstitusi ada untuk mencegah otoritarianisme atau kekuasaan mutlak lahir kembali pada republic ini dan wacana penundaan pemilu ini harus berhenti di gaungkan karena wacana ini mengkhianati amanat Konstitusi UUD 1945”. Tidak hanya sampai disitu, menjelang bulan suci Ramadan terjadi ketidakstabilan harga bahan pokok dan kelangkaan beberapa jenis bahan pokok antara lain Minyak goreng yang melanda Indonesia akhir-akhir ini.. Jelang 1 ramadan 1443 H, harga cabai rawit merah di Sulawesi tengah dijual dengan harga Rp. 84.950 per Kg dan beberapa bahan pokok lainnya mengalami kenaikkan harga yang cukup signifikan. hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah Sulawesi tengah agar harga kebutuhan pokok harus stabil pada bulan suci Ramadan ini. “ pendapatan belum stabil akibat pandemic covid-19 ditambah lagi harga-harga kebutuhan pokok terus naik, tentu menimbulakan kecemasan bagi masyarakat yang berakibat pada konsumsi atau kebutuhan wajib yang berkurang”,ucap koorlap IMMawan Syahrul. Kelangkaan bukan hanya terjadi pada kebutuhan pokok atau isi dapur emak-emak. Kelangkaan BBM jenis solar juga melanda bapak-bapak yang berdampak negative kepada mereka yang berprofesi sebagai distributor barang lintas daerah. Terjadi antrian panjang di beberapa daerah sulawesi tengah dan Hal ini juga menghambat pendapatan dan keefektifan distribusi barang.” Kami menduga ada mafia-mafia yang bermain pada BBM jenis solar ini, mengingat di wilayah Sulawesi tengah banyak memiliki Tambang yang legal maupun illegal masih terus beroperasi hingga saat ini walaupun mendapat penolakan dari masyarakat. Tentu mereka membutuhkan banyak bahan bakar jenis solar ini untuk memproduksi dan mempercepat hasil tambang mereka , maka dengan itu kami mendesak pemerintah eksekutif dalam hal ini Gubernur, polda dan pihak legislative melakukan sidak di beberapa lokasi pertambangan. Kami mengetahui oknum-oknum yang sering bermain dalam solar ini penting bagi seluruh elemen juga stake holder yang ada bersinegi untuk menuntaskan kelangkaan BBM jenis solar ini”. Ujar IMMawan Syahrul selaku Koorlap pada aksi Jumat 1 April 2022Repost: https://pojaut.blogspot.com/2022/04/ikatan-mahasiswa-muhammadiyah-kota-palu.html Koordinator lapangan IMMawan Syahrul

   Arqom Media- Memasuki bulan suci Ramadan situasi politik Indonesia semakin gaduh dengan wacana penundaan pemilu. Wacana ini digaungkan sejak tahun 2019 oleh beberapa orang yang berada dalam lingkaran kekuasaan dan sampai pada tahun 2024 wacana ini kembali digaungkan oleh beberapa pimpinan partai politik yang bersekutu pada Rezim Jokowi saat ini dengan beragam alasan diantaranya Negara Indonesia masih terdampak pandemicovid-19, ekonomi yang terpuruk karena pandemic, dan pemindahan ibu kota Negara (IKN) . partai-partai tersebut yakni,  PKB, GOLKAR dan PAN dan tidak hanya pimpinan Parpol tersebut bahkan seruan penundaan pemilu ini disampaikan oleh Mentri Koordinator Bidang Kemaritiman Dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan yang mengklaim memiliki big data penundaan pemilu didukung 110 juta warganet , klaim yang sama pernah disuarakan juga oleh ketua Umum  Partai Keadilan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar yang menyatakan dari 100 juta akun di media social, sebanyak 60 persen mendukung penundaan pemilu dan 40 persen menolak. Apapun alasannya, keberlangsungan pemerintahan tidak ditentukan oleh elite politik tertentu tetapi kehendak rakyat sebagaimana di atur dalam konstitusi amandemen Pasal 7 tahun 1945 dilakukan pada sidang umum MPR 14 Oktober 1999 yang mengatur tentang masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden RI.

 

     Menurut IMMawan Syahrul selaku koorlap pada aksi kali ini, “wacana penundaan pemilu ini menodai amanat reformasi dan upaya yang dilakukan mengisyaratkan bahwa Rezim saat ini tidak lagi taat pada konstitusi UUD 1945.  kekuasaan tertinggi ada pada rakyat sebagaimana system pemerintahan yang demokratis. Syogyanya Konstitusi ada untuk mencegah otoritarianisme atau kekuasaan mutlak lahir kembali pada republic ini dan wacana penundaan pemilu ini harus berhenti di gaungkan karena wacana ini mengkhianati amanat Konstitusi UUD 1945”.

 

     Tidak hanya sampai disitu, menjelang bulan suci Ramadan terjadi ketidakstabilan harga bahan pokok dan kelangkaan beberapa jenis bahan pokok antara lain Minyak goreng yang melanda Indonesia akhir-akhir ini.. Jelang 1 ramadan 1443 H, harga cabai rawit merah di Sulawesi tengah dijual dengan harga Rp. 84.950 per Kg dan beberapa bahan pokok lainnya mengalami kenaikkan harga yang cukup signifikan. hal ini tentu menjadi perhatian serius bagi pemerintah Sulawesi tengah agar harga kebutuhan pokok harus stabil pada bulan suci Ramadan ini. “ pendapatan belum stabil akibat pandemic covid-19 ditambah lagi  harga-harga kebutuhan pokok terus naik, tentu menimbulakan kecemasan bagi masyarakat yang berakibat pada konsumsi atau kebutuhan wajib yang berkurang”,ucap koorlap IMMawan Syahrul.

 

      Kelangkaan bukan hanya terjadi pada kebutuhan pokok atau isi dapur emak-emak. Kelangkaan BBM jenis solar juga melanda bapak-bapak yang berdampak negative kepada mereka yang berprofesi sebagai distributor barang lintas daerah. Terjadi antrian panjang di beberapa daerah sulawesi tengah dan Hal ini juga menghambat pendapatan dan keefektifan distribusi barang.” Kami menduga ada mafia-mafia yang bermain pada BBM jenis solar ini, mengingat di wilayah Sulawesi tengah banyak memiliki Tambang yang legal maupun illegal masih terus beroperasi hingga saat ini walaupun mendapat penolakan dari masyarakat. Tentu mereka membutuhkan banyak bahan bakar jenis solar ini untuk memproduksi dan mempercepat hasil tambang mereka , maka dengan itu kami mendesak pemerintah eksekutif dalam hal ini Gubernur, polda dan pihak legislative melakukan sidak di beberapa lokasi pertambangan. Kami mengetahui oknum-oknum yang sering bermain dalam solar ini penting bagi seluruh elemen juga stake holder yang ada bersinegi untuk menuntaskan kelangkaan BBM jenis solar ini”. Ujar IMMawan Syahrul selaku Koorlap pada aksi Jumat 1 April 2022

Repost: https://pojaut.blogspot.com/2022/04/ikatan-mahasiswa-muhammadiyah-kota-palu.html

                                       Koordinator lapangan IMMawan Syahrul